Hubertus Johannes Van Mook dan Lahirnya Garis Pembatas di Tengah Revolusi Indonesia

sejarah31.com - Garis Van Mook, sebuah demarkasi teritorial yang membekas dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949), tak bisa dilepaskan dari sosok Hubertus Johannes van Mook. Ia adalah seorang administrator kolonial Belanda yang menduduki posisi penting sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa genting tersebut. Pemahaman mengenai latar belakang dan peran Van Mook menjadi kunci untuk mengerti asal usul garis pembatas yang kontroversial ini.

Hubertus Johannes van Mook lahir di Semarang pada tanggal 30 Mei 1894 pada masa kuliah pemikiran Van Mook banyak dipengaruhi oleh orientalis pada masa Hindia Belanda yaitu Snouck Hurgronje pengaruh ini membuat Van Mook memimpikan negara federal yang ingin ia wujudkan ditempat kelahirannya. Sebelum menduduki jabatan Letnan Gubernur Jenderal, Van Mook telah memegang berbagai posisi penting, termasuk Direktur Departemen Urusan Ekonomi. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki pandangan pragmatis dan berusaha mencari solusi realistis dalam menghadapi gejolak politik di Hindia Belanda.

Menjelang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Van Mook menjadi figur sentral dalam upaya Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia berpandangan bahwa kemerdekaan penuh bagi Indonesia belum saatnya, dan lebih memilih model federasi di bawah naungan Kerajaan Belanda. Pemikiran inilah yang kemudian mewarnai kebijakan-kebijakannya, termasuk pembentukan Garis Van Mook.

Setelah Jepang menyerah pada Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Belanda, yang didukung oleh Sekutu, berusaha untuk kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Namun, mereka menghadapi perlawanan sengit dari bangsa Indonesia yang telah bertekad untuk merdeka, tekad bulat ini menguat setelah proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam situasi konflik yang memanas, Belanda menyadari kesulitan untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia secara cepat. Strategi yang kemudian dipilih adalah mengamankan wilayah-wilayah strategis dan penting secara ekonomi, terutama di Jawa dan Sumatera. Di bawah kepemimpinan Van Mook, pemerintah kolonial mulai melakukan aksi-aksi militer untuk menduduki kembali wilayah-wilayah tersebut.

Pembentukan Garis Demarkasi: Strategi Kontrol Teritorial

Sebagai bagian dari strategi penguasaan wilayah yang bertahap, Van Mook dan para petinggi militer Belanda mencetuskan ide untuk menarik garis demarkasi. Tujuan utama dari garis ini adalah:

1. Memisahkan Pasukan, Mencegah kontak langsung dan bentrokan yang lebih besar antara pasukan Belanda (KNIL) dan pasukan Republik Indonesia (TNI) di wilayah-wilayah yang diperebutkan.
2. Mengamankan Wilayah yang Dikuasai Belanda, Memperkuat kontrol Belanda atas wilayah-wilayah yang telah berhasil diduduki, termasuk kota-kota besar dan area dengan sumber daya ekonomi penting.
3. Membatasi Gerak Republik, Secara efektif membatasi wilayah de facto Republik Indonesia, menyulitkan mobilisasi kekuatan dan sumber daya.
4. Sebagai Garis Negosiasi, Belanda mungkin juga melihat garis ini sebagai pijakan untuk negosiasi di masa depan, di mana wilayah di luar garis akan diakui sebagai bagian dari Republik dengan syarat-syarat tertentu.

Garis Van Mook pertama kali muncul dalam bentuk yang tidak formal, mengikuti garis terdepan pasukan Belanda setelah aksi-aksi militer mereka. Seiring waktu, garis ini menjadi lebih jelas dan bahkan digambarkan dalam peta-peta militer Belanda. Namun, penting untuk ditekankan bahwa Republik Indonesia tidak pernah mengakui legitimasi garis ini.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Garis Van Mook bukanlah entitas yang statis. Posisinya terus berubah seiring dengan dinamika pertempuran dan hasil perundingan. Misalnya, setelah Agresi Militer Belanda I, garis ini mengalami perubahan signifikan sesuai dengan wilayah-wilayah yang berhasil diduduki Belanda. Demikian pula, Perjanjian Linggarjati dan Renville turut mempengaruhi konfigurasi garis ini, meskipun tidak menghapusnya secara total.

Keberadaan Garis Van Mook membawa dampak yang luas: memecah belah wilayah dan masyarakat, memicu konflik bersenjata di sepanjang garis, menghambat aktivitas ekonomi, dan menjadi simbol perlawanan bagi bangsa Indonesia. Garis ini menjadi pengingat akan upaya Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya dan kegigihan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Akhir dari Garis Van Mook

Garis Van Mook akhirnya kehilangan relevansinya setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Pengakuan ini secara otomatis menghapus garis-garis demarkasi yang memisahkan wilayah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Namun, jejak sejarah Garis Van Mook tetap terukir dalam memori kolektif bangsa Indonesia sebagai simbol perjuangan dan pembatasan wilayah di masa revolusi.

Dengan memahami peran Hubertus Johannes van Mook sebagai arsitek kebijakan kolonial pada masa itu, kita dapat lebih mengerti mengapa dan bagaimana Garis Van Mook terbentuk. Garis ini adalah manifestasi dari strategi Belanda untuk mengendalikan situasi di tengah gelombang revolusi, sebuah garis yang pada akhirnya runtuh seiring dengan kemenangan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara: Peletak Fondasi Pendidikan yang Memerdekakan Indonesia

 

sejarah31.com - Sosok Ki Hadjar Dewantara (KHD) bukan sekadar nama dalam sejarah Indonesia, melainkan fondasi kokoh bagi sistem pendidikan nasional yang kita kenal hingga kini. Pemikirannya yang revolusioner dan perjuangannya yang gigih telah mengubah lanskap pendidikan dari warisan kolonial yang diskriminatif menuju sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemerdekaan belajar. Memahami gagasan KHD berarti menelusuri akar filosofis pendidikan Indonesia yang menekankan pada humanisme, nasionalisme, dan kemandirian. Dasar inilah yang perlu kita pahami dan sepakati untuk menjawab banyak tantangan perubahan zaman sehingga bangunan pendidikan kita tidak asal cantik tapi kuat dan kokoh.

Sebelum kemerdekaan, sistem pendidikan di Hindia Belanda sangatlah elitis dan diskriminatif. Akses pendidikan berkualitas terbatas pada kalangan bangsawan dan anak-anak Eropa, sementara mayoritas pribumi hanya mendapatkan pendidikan seadanya yang lebih bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah bagi kepentingan kolonial. Kondisi inilah yang mendorong Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (nama asli Ki Hadjar Dewantara) untuk lantang menyuarakan kritik.

Salah satu kritik pedasnya tertuang dalam tulisan monumentalnya, "Als Ik Een Nederlander Was" (Seandainya Aku Seorang Belanda) pada tahun 1913. Dalam tulisan tersebut, KHD menggunakan ironi untuk menggambarkan betapa tidak adilnya perayaan seratus tahun kemerdekaan Belanda di tengah penindasan dan ketidakadilan yang dialami rakyat Indonesia. Tulisan ini membawanya pada pengasingan, namun justru di sanalah pemikirannya tentang pendidikan semakin matang.

Trilogi Pendidikan: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani

Sekembalinya dari pengasingan, KHD mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah gerakan pendidikan yang meletakkan dasar bagi pendidikan nasional. Filosofi pendidikannya terangkum dalam tiga semboyan yang sangat terkenal:

Ing Ngarso Sung Tulodo: Di depan, seorang pendidik harus mampu memberikan teladan yang baik. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi contoh perilaku dan karakter yang patut ditiru oleh siswa.

Ing Madyo Mangun Karso: Di tengah, seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat dan prakarsa siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif belajar dan mengembangkan potensi diri.

Tut Wuri Handayani: Di belakang, seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan dan arahan. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya, sambil tetap memberikan bimbingan yang diperlukan.

Trilogi ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan representasi dari pendekatan pendidikan yang holistik dan humanis. KHD menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa (among), menghargai kodrat alam dan kemerdekaan setiap individu.

Setelah kemerdekaan, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Pemikiran-pemikirannya menjadi landasan utama dalam penyusunan sistem pendidikan nasional. Prinsip-prinsip seperti pendidikan yang inklusif, berpusat pada siswa, dan menghargai keberagaman terus diupayakan implementasinya hingga saat ini.

Meskipun zaman telah berubah, relevansi pemikiran KHD tetap terasa kuat. Tantangan pendidikan modern seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas semakin mengukuhkan pentingnya pendidikan yang memerdekakan, kreatif, dan berkarakter. 

Ki Hadjar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan fondasi filosofis dan praktis bagi sistem pendidikan di Indonesia. Melalui kritik terhadap pendidikan kolonial, pendirian Taman Siswa, dan rumusan trilogi pendidikan, ia telah mewariskan gagasan tentang pendidikan yang memerdekakan, humanis, dan berakar pada kebudayaan bangsa. Memahami dan menginternalisasi pemikiran KHD adalah kunci untuk terus mengembangkan sistem pendidikan Indonesia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman, demi mewujudkan cita-cita bangsa yang cerdas dan berkarakter.

untuk lebih mendalami tentang sejarah Ki Hajar Dewantara penulis melampirkan buku digital.

Model Belajar Think Pair And Share dalam Program Literasi Mingguan Sekolah

 

sejarah31.com - Literasi, yang seringkali hanya dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis,  merupakan fondasi krusial bagi perkembangan individu dan kemajuan masyarakat. Lebih dari sekadar mengenali huruf dan merangkai kata, literasi membuka gerbang pengetahuan, memberdayakan pemikiran kritis, dan memungkinkan partisipasi aktif dalam kehidupan. Sekolah sebagai salah satu lembaga belajar menjadi bagian terpenting dalam meramu kegiatan-kegiatan literasi.

sekolah sebagai Lembaga pengembang literasi tidak hanya menyuguhkan bahan bacaaan yang bisu yang tersusun rapi di rak buku perpustakaan sekolah. Buku-buku ini harus sampai ke tangan anak-anak sebagai bahan yang menyenangkan untuk di olah di otaknya, dan mengapa buku, saat ini buku sendiri menjadi tempat istirahat bagi anak-anak dari kemajuan dunia digital yang arusnya sulit dibendung. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan literasi memberikan dampak yang langsung terasa. Kemampuan membaca memungkinkan individu untuk memahami instruksi, rambu lalu lintas, informasi kesehatan, dan berita terkini. Hal ini mempermudah navigasi kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan yang lebih baik,  Literasi yang baik memampukan seseorang untuk menyampaikan ide dan gagasan secara jelas dan ringkas melalui tulisan maupun lisan. Ini penting dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam lingkungan personal maupun profesional. Bagi pelajar dan mahasiswa, literasi yang kuat adalah kunci keberhasilan dalam memahami materi pelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian.

Membaca buku, artikel, atau sumber informasi lainnya memberikan wawasan baru, memperluas kosakata, dan meningkatkan pemahaman tentang berbagai topik. Ini berkontribusi pada pengembangan diri dan peningkatan pengetahuan secara berkelanjutan. Manfaat literasi akan terus mengembang dan fleksibel sesuai kebutuhan individu dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan literasi adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih cerah bagi setiap individu dan bangsa. Oleh karena itu sekolah berusaha berinovasi dengan program Literasinya salah satunya menjadikan model belajar think pair and share sebagai alat menyambung literasi untuk membangun minat dan koneksi individu satu dengan lainnya.

Program literasi sendiri sudah terjadwal setiap hari selasa 15 s.d 30 menit setiap hari selasa terjadwal rutin, beberapa bentuk kegiatan literasi sekolah seperti membaca Bersama di lapangan terbuka, menampilkan pembecaan puisi dongeng cerita pendek, berbagi hal menarik dari bahan bacaan, belajar membaca tanda grafik dan masih banyak lainnya. langkah-langkah kegiatan literasi dengan menggunakan model belajar Think Pair and Share terdapat dibawah dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Mengenal Perlawanan Rakyat Banten: Semangat Pantang Menyerah yang Menginspirasi Perjuangan Buruh Indonesia

 sejarah31.com- Setiap tanggal 1 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Buruh Internasional, sebuah momentum untuk merayakan kontribusi pekerja dan menyuarakan aspirasi mereka demi kondisi kerja yang lebih baik dan adil, kegiatan-kegiatan pada momentum ini sebagai ekspresi demokrasi yang hari ini telah dimiliki bangsa Indonesia proses Panjang sejarah juga telah membentuk kepingan seajarah yang memperkuat proses perjuangan buruh Salah satu contohnya adalah Perlawanan Rakyat Banten terhadap penjajahan, sebuah episode heroik yang menyimpan nilai-nilai kegigihan dan penolakan terhadap penindasan, yang relevan dengan semangat perjuangan kaum buruh masa kini.

Sejarah mencatat beberapa kali perlawanan gigih rakyat Banten terhadap kekuatan kolonial. Pada abad ke-17, Kesultanan Banten menjadi salah satu kekuatan maritim dan perdagangan yang disegani. Namun, ambisi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara membawa mereka berkonflik dengan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa, dengan dukungan penuh rakyatnya, melakukan perlawanan sengit untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran Banten. Perlawanan ini tidak hanya melibatkan para bangsawan dan prajurit, tetapi juga partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para petani dan pedagang yang merasakan dampak buruk dari kebijakan VOC.

Semangat perlawanan rakyat Banten kala itu didorong oleh rasa keadilan dan penolakan terhadap eksploitasi. Mereka berjuang untuk mempertahankan hak atas sumber daya alam mereka dan menolak dominasi asing yang merugikan. Nilai-nilai inilah yang sejatinya juga menjadi inti dari perjuangan kaum buruh. Hari Buruh menjadi pengingat akan pentingnya solidaritas, keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan, dan tekad untuk meraih kondisi kerja yang layak dan adil.

Jika kita menelisik lebih dalam, perjuangan buruh modern di Indonesia memiliki benang merah dengan semangat perlawanan rakyat Banten. Keduanya sama-sama berakar pada penolakan terhadap penindasan dan eksploitasi. Para buruh berjuang untuk hak-hak mereka, seperti upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang aman. Mereka menuntut pengakuan atas kontribusi mereka terhadap pembangunan bangsa dan menolak untuk diperlakukan sebagai sekadar alat produksi tanpa martabat.

Belajar dari sejarah Perlawanan Rakyat Banten, kaum buruh dapat memetik pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kegigihan. Sultan Ageng Tirtayasa mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat Banten untuk bersatu melawan penjajah. Demikian pula, kekuatan buruh terletak pada solidaritas dan kemampuan mereka untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh rakyat Banten dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dapat menjadi inspirasi bagi kaum buruh untuk terus berjuang meskipun menghadapi tantangan yang berat.

Hari Buruh bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang perjuangan kelas pekerja. Mengaitkannya dengan semangat Perlawanan Rakyat Banten memberikan dimensi sejarah yang lebih dalam dan mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan telah menjadi bagian dari DNA bangsa ini sejak lama. Semangat pantang menyerah dan persatuan yang ditunjukkan oleh rakyat Banten ratusan tahun lalu, relevan dan terus menginspirasi perjuangan kaum buruh Indonesia masa kini dalam meraih kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Sumber:

Djajadiningrat, Hoesein. Banten Seabad XVII: Kajian Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia Periode Awal. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Berbagai artikel dan catatan sejarah mengenai Perlawanan Rakyat Banten dan Hari Buruh.

Kartini: Lebih dari Sekadar Emansipasi Wanita

“Tidak ada bangsa yang abadi, hanya cahaya matahari yang abadi. Dari malam gelap, sering pagi yang terindah akan terbit. Di sini saya merasa bangga.”

sejarah31.com-Di tengah kegelapan feodal Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncul setitik cahaya yang kemudian menjelma menjadi obor perubahan. Cahaya itu bernama Raden Ajeng Kartini, seorang wanita ningrat anak ke 4 dari RM Sosroningrat dengan Mas Ajeng Ngasirah yang lahir pada 21 April 1879 ia tak hanya menerima takdirnya sebagai nigrat Jawa, namun berani mempertanyakan dan mendobrak batas-batas yang mengekang kaumnya. Lebih dari sekadar simbol emansipasi wanita, peran Kartini merentang jauh, menginspirasi perubahan sosial, pendidikan, dan bahkan nasionalisme di Indonesia.

Kartini lahir dalam lingkungan priyayi yang memberikannya akses pendidikan yang langka bagi perempuan pada masanya. Namun, keterbatasan geraknya dan ketidakadilan yang ia saksikan bagi perempuan Jawa membangkitkan gejolak dalam benaknya, budaya saat itu memihak pada kaum laki-laki mengakibatkan perempuan begitu terpinggirkan. Melalui surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Kartini menuangkan pemikiran-pemikirannya yang progresif tentang pendidikan, kesetaraan gender, dan kemajuan bangsa. Surat-surat yang kemudian dibukukan dengan judul "Habis Gelap Terbitlah Terang" ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang wanita yang mendambakan kebebasan dan kemajuan bagi kaumnya.

Peran Kartini yang paling monumental tentu saja adalah advokasinya terhadap pendidikan perempuan. Ia menyadari betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pikiran, memberdayakan perempuan, dan memajukan bangsa. Baginya, perempuan tidak seharusnya hanya berkutat di dapur dan mengurus anak. Mereka memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Impiannya untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan dari berbagai kalangan akhirnya terwujud meski dalam waktu yang singkat sebelum ia wafat. Sekolah Kartini menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi generasi perempuan selanjutnya.

Namun, peran Kartini tidak hanya terbatas pada isu perempuan. Pemikirannya yang mendalam juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Ia mengkritik praktik-praktik feodal yang dianggapnya menghambat kemajuan, seperti pernikahan paksa dan diskriminasi kelas. Ia mendambakan masyarakat yang lebih adil dan terbuka, di mana setiap individu dihargai berdasarkan kemampuannya, bukan hanya karena status sosialnya.

Lebih jauh lagi, gagasan-gagasan Kartini secara tidak langsung menumbuhkan benih-benih nasionalisme. Kesadarannya akan ketertinggalan bangsa Indonesia dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa, serta kerinduannya akan kemajuan dan kemerdekaan, tercermin dalam surat-suratnya. Meskipun ia tidak secara langsung terlibat dalam gerakan politik, pemikirannya tentang persatuan dan kemajuan bangsa menjadi inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan di kemudian hari. Setelah wafatnya RA Kartini muncul benih benih perempuan yang terinspirasi dari jejak Kartini salah satunya RA Mirjan yang menjadikan Pendidikan sebagai pijakan berpikirnya ia juga orang pertama yang menerapkan ide Raden Ajeng Kartini.

Meskipun Kartini hidup dalam waktu yang singkat, warisannya terus hidup dan menginspirasi hingga kini. Tanggal kelahirannya, 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini, bukan hanya sebagai seremoni belaka, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya perjuangan untuk kesetaraan, pendidikan, dan kemajuan bangsa. Semangat Kartini yang berani bermimpi dan berjuang melawan keterbatasan relevan hingga saat ini, di mana tantangan kesetaraan gender dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia.

Kartini bukan hanya sekadar tokoh sejarah. Ia adalah simbol keberanian, kecerdasan, dan semangat perubahan. Perannya yang melampaui zamannya telah meletakkan dasar bagi emansipasi perempuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Cahaya Kartini akan terus bersinar, menginspirasi generasi demi generasi untuk terus berjuang demi keadilan dan kemajuan.

Buku : Bila ABRI Berbisnis

 

e-book ada di bagian bawah

sejarah31.com-Buku "Bila ABRI Berbisnis" yang diterbitkan oleh Mizan menghadirkan sebuah analisis mendalam dan kritis mengenai keterlibatan militer (ABRI, kini TNI) dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Ditulis oleh tim peneliti yang diketuai oleh r. Indria Samego, buku ini berusaha untuk mengungkap data, kasus penyimpangan, serta praktik bisnis yang dilakukan oleh kalangan militer pada masanya. Terbit di era transisi menuju reformasi, buku ini menjadi penting karena mengangkat isu sensitif yang memiliki implikasi besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada keberaniannya untuk membuka tabir praktik bisnis militer yang selama beberapa dekade cenderung tertutup dari sorotan publik. Melalui riset yang mendalam, penulis menyajikan berbagai data dan studi kasus yang menggambarkan bagaimana ABRI, sebagai sebuah institusi yang seharusnya fokus pada pertahanan dan keamanan negara, juga merambah ke berbagai sektor ekonomi. Mulai dari kepemilikan perusahaan, pengelolaan proyek, hingga berbagai bentuk kerjasama bisnis lainnya diungkap dengan detail.

Buku ini tidak hanya berhenti pada deskripsi praktik bisnis militer, tetapi juga menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan. Penulis menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan, praktik korupsi, inefisiensi ekonomi, serta distorsi dalam persaingan usaha yang sehat akibat dominasi kekuatan militer dalam sektor bisnis. Lebih lanjut, buku ini juga mengaitkan keterlibatan bisnis militer dengan isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia dan impunitas, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki militer dapat memperkuat posisi mereka di luar ranah profesionalnya.

Gaya penulisan buku ini cenderung lugas dan informatif, didukung oleh data dan fakta yang terstruktur. Meskipun membahas isu yang kompleks, penulis berusaha untuk menyajikannya dengan bahasa yang relatif mudah dipahami oleh pembaca awam. Penggunaan studi kasus konkret membantu pembaca untuk memvisualisasikan dan memahami bagaimana praktik bisnis militer berjalan di lapangan serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan.

Namun, sebagai sebuah karya yang terbit di masa transisi, buku ini mungkin memiliki beberapa keterbatasan dalam hal akses terhadap informasi yang lebih mendalam atau perkembangan terkini setelah reformasi. Meskipun demikian, "Bila ABRI Berbisnis" tetap relevan sebagai dokumen penting yang merekam jejak keterlibatan militer dalam ekonomi Indonesia pada masa lalu dan menjadi landasan untuk memahami dinamika hubungan sipil-militer serta reformasi sektor keamanan di masa kini.

Secara keseluruhan, "Bila ABRI Berbisnis" cetakan Mizan adalah bacaan yang sangat penting bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami akar permasalahan korupsi, relasi sipil-militer, dan perkembangan ekonomi-politik di Indonesia pasca Orde Baru. Keberanian buku ini dalam mengungkap praktik bisnis militer menjadikannya kontribusi signifikan dalam diskursus publik mengenai reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan kembali peran ideal militer dalam negara demokrasi dan pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi pertahanan keamanan dengan kepentingan ekonomi.

 

Jejak Hindu di Wilayah Garut: Candi Cangkuang Sebagai Saksi Bisu

sejarah31.com - Garut, sebuah kabupaten yang dikenal dengan keindahan alamnya saking indahnya garut memiliki julukan Swiss Van Java tidak hanya sebatas keindahan alam Garut juga menyimpan pula jejak-jejak peradaban masa lalu yang menarik untuk ditelusuri. Di tengah lanskap pegunungan dan lembah yang subur, tersembunyi sebuah situs purbakala yang menjadi saksi bisu pengaruh agama Hindu di tatar Sunda: Candi Cangkuang. Keberadaan candi ini di Kecamatan Leles tidak hanya menjadi penanda penting dalam sejarah Garut, tetapi juga membuka jendela wawasan tentang interaksi budaya dan agama di Jawa Barat pada masa lampau.

Candi Cangkuang bukanlah candi megah seperti yang banyak ditemukan di Jawa Tengah. Bentuknya yang relatif sederhana, dengan ukuran yang tidak terlalu besar, justru menyimpan nilai historis dan arkeologis yang sangat berharga. Candi ini diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi, sezaman dengan beberapa candi Hindu-Buddha awal di Jawa Barat seperti Candi Batujaya dan Candi Bojongmenje.

Lokasi Candi Cangkuang

Keunikan Candi Cangkuang terletak pada lokasinya yang berada di tengah danau kecil, Situ Cangkuang. Penemuan kembali candi ini pada tahun 1966 oleh tim peneliti Harsoyo dan Uka Tjandrasasmita berdasarkan laporan Vorderman dalam buku Notulen Bataviaasch Genotschap terbitan tahun 1893 mengenai adanya sebuah arca yang rusak serta makam kuno di bukit Kampung Pulo, Leles,  tim arkeolog membuktikan keberadaan komunitas Hindu yang pernah eksis di wilayah ini. Proses rekonstruksi yang dilakukan kemudian menghadirkan kembali bangunan candi yang sempat terpendam dan terlupakan.

Keberadaan Candi Cangkuang secara jelas mengindikasikan adanya pengaruh agama Hindu di wilayah Garut pada masa lampau. Beberapa aspek yang memperkuat hal ini seperi Arsitektur Candi, Meskipun sederhana arsitektur Candi Cangkuang memiliki elemen-elemen khas bangunan suci Hindu pada masanya. Struktur bangunan, tata letak, dan kemungkinan adanya arca dewa-dewi (meskipun kini hanya tersisa fondasinya) menjadi penanda kuat akan latar belakang keagamaannya. Penemuan Arca Siwa Salah satu temuan paling signifikan di situs Candi Cangkuang adalah arca Dewa Siwa. Arca ini, meskipun tidak utuh, menjadi bukti kuat bahwa candi ini didedikasikan untuk pemujaan Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Gaya arca yang ditemukan memiliki kemiripan dengan gaya arca dari periode yang sama di wilayah Jawa Barat lainnya, mengindikasikan adanya jaringan budaya dan keagamaan.

Candi Cangkuang bukan hanya sekadar peninggalan sejarah, tetapi juga merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi pemahaman akan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Keberadaannya mengingatkan kita bahwa wilayah Garut memiliki akar sejarah yang kaya dan terhubung dengan perkembangan peradaban di Nusantara pada masa lampau.

Upaya pelestarian dan pengembangan situs Candi Cangkuang sebagai objek wisata sejarah dan budaya menjadi sangat penting. Dengan mengenalkan situs ini kepada generasi muda dan masyarakat luas, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan pemahaman terhadap keberagaman sejarah dan budaya bangsa.

Candi Cangkuang di Leles, Garut, menjadi bukti nyata jejak pengaruh Hindu di wilayah ini. Keberadaannya menjadi pengingat akan masa lalu yang kaya dan kompleks, serta pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Mari kita terus menggali dan mempelajari jejak-jejak sejarah di sekitar kita, karena di sanalah kita dapat menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri kita dan dari mana kita berasal.

Meneladani H. Agus Salim: Pendidikan Rumah yang Membentuk Karakter Bangsa

sejarah31.com - H. Agus Salim, yang memiliki julukan "Singa Podium" dikenal dengan kepaiwaannya mengolah bahasa, ketegasan serta kecerdasan  dalam menyampaikan gagasan-gagasaan bangsa di tengah ruang diskusi yang dienuhi para penjajah, ternyata juga merupakan sosok ayah dan pendidik yang luar biasa bagi kedelapan anaknya. Di tengah kesibukannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia dan sang istri, Zaenatun Nahar, memilih jalur pendidikan rumah (homeschooling) bagi anak-anak mereka. Keputusan yang terbilang revolusioner pada masanya ini didasari oleh ketidakpuasan H. Agus Salim terhadap sistem pendidikan kolonial yang dianggap diskriminatif dan tidak memerdekakan jiwa.

Pendidikan di rumah ala H. Agus Salim bukan berarti tanpa aturan. Justru, ia menanamkan disiplin yang kuat pada anak-anaknya, bukan melalui paksaan, melainkan melalui keteladanan. Ia menunjukkan langsung bagaimana seharusnya hidup dijalani dengan sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengorbanan. ke delapan anaknya menyaksikan ayahnya yang gemar membaca, menulis, berdiskusi, beribadah, dan aktif menolong sesama. Inilah kurikulum utama dalam keluarga Salim: keteladanan sebagai inti pendidikan.

Salah satu ciri khas pendidikan H. Agus Salim adalah suasana belajar yang fleksibel dan menyenangkan. Tidak ada jadwal belajar yang kaku. Anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, serta ilmu agama dan budi pekerti sambil bermain atau dalam obrolan sehari-hari. Ia dan istrinya bahkan mengajak anak-anak berbicara dalam bahasa Belanda sejak lahir, sebuah langkah visioner untuk membekali mereka dengan bahasa ilmu pengetahuan pada masa itu.

H. Agus Salim juga mendorong anak-anaknya untuk berpikir kritis dan berani berpendapat. Ia membuka ruang diskusi yang hangat, tidak keberatan dibantah asalkan dengan alasan yang tepat. Baginya, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga menumbuhkan daya nalar dan nurani. Ia memperlakukan anak-anaknya sebagai individu yang utuh, yang memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, dan memiliki pandangan sendiri.

Lebih dari sekadar kepintaran akademis, H. Agus Salim mengutamakan pendidikan karakter dan akhlak. Ia menanamkan nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan kebangsaan sejak dini. Dalam sebuah kisah, ketika seorang anaknya hendak mencuri karena lapar, H. Agus Salim tidak marah, melainkan menjelaskan makna amanah dan keadilan, menanamkan pemahaman bahwa kesulitan tidak menghalalkan segala cara.

Metode pendidikan H. Agus Salim terbukti berhasil. Kedelapan anaknya tumbuh menjadi individu yang cerdas, berkarakter kuat, mandiri, dan memiliki kontribusi positif bagi bangsa. Mereka menguasai berbagai bahasa asing, memiliki wawasan luas, dan memiliki semangat juang yang tinggi seperti ayah mereka.

Kisah H. Agus Salim dalam mendidik anak-anaknya memberikan inspirasi berharga bagi para orang tua masa kini. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, prinsip-prinsip pendidikannya tetap relevan:

Keteladanan: Orang tua adalah contoh utama bagi anak-anak.

Fleksibilitas dan Kenyamanan: Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menekan.

Berpikir Kritis dan Dialog: Dorong anak untuk bertanya, berpendapat, dan bernalar.

Pendidikan Karakter: Utamakan pembentukan akhlak dan nilai-nilai luhur.

Keseimbangan Ilmu Dunia dan Akhirat: Bekali anak dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan spiritual.

Dengan meneladani H. Agus Salim, kita dapat membangun generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan cinta tanah air. Pendidikan di rumah, dengan sentuhan kasih sayang dan keteladanan orang tua, terbukti mampu melahirkan individu-individu berkualitas yang siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sejarah Dwi Fungsi ABRI

Sejarah Indonesia modern tidak terpisahkan Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Konsep yang secara harfiah berarti "dwikarya" atau "fungsi ganda" ini menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik. Dalam sejarah bangsa Ini Perjalanan Dwi Fungsi ABRI adalah narasi kompleks tentang idealisme kemerdekaan, dinamika politik pasca-kolonial, serta tarik-ulur antara stabilitas dan demokrasi.

Gagasan Dwi Fungsi ABRI tidak muncul tiba-tiba. TNI yang dahulu bernama TKR dan TRI lahir dari rakyat dan turut aktif dalam revolusi fisik. Pengalaman ini menumbuhkan pemahaman bahwa militer bukan sekadar alat negara, dari konsep ini kemudian Jenderal Abdul Haris Nasution meng arsiteki konseptual Dwi Fungsi. Beliau melihat militer memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga keamanan dari ancaman eksternal dan internal, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional dan stabilitas politik. Gagasan ini tertuang dalam konsep "Jalan Tengah" yang berusaha menyeimbangkan antara model militer Barat yang fokus pada pertahanan dan model di negara-negara berkembang di mana militer seringkali mengambil alih kekuasaan secara langsung.

Dwi Fungsi ABRI mencapai puncaknya pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Militer tidak hanya menduduki posisi-posisi kunci dalam pemerintahan, parlemen, dan birokrasi, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor. bukan hanya sekedar kebijakan namun Dwi Fungsi ABRI Menjadi legitimasi kekusaan Suharto sehingga proses masa jabatannya sebagai presiden dapat Langgeng hingga puluhan tahun.

Selain dari pada itu pada masa Dwi Fungsi ABRI Perwira-perwira militer aktif menduduki jabatan gubernur, bupati, menteri, anggota parlemen, hingga pimpinan BUMN. Ini memberikan militer akses langsung ke sumber daya dan pengambilan keputusan.ABRI juga memainkan peran sentral dalam berbagai operasi keamanan dan penertiban, seringkali dengan pendekatan represif terhadap gerakan-gerakan politik yang dianggap mengancam stabilitas. Seiring berjalannya waktu, Dwi Fungsi ABRI menuai kritik tajam. Keterlibatan militer yang terlalu dalam dalam politik dan ekonomi dianggap menghambat perkembangan demokrasi, memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta melahirkan pelanggaran hak asasi manusia.

Kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 membuka ruang bagi reformasi yang signifikan terhadap peran ABRI yang kemudian berganti nama menjadi TNI. pada saat itu tuntutan demonstran salah satunya ialah penghormatan terhadap supremasi sipil. Salah satu tuntutan reformasi yang paling mendasar adalah penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Proses ini berjalan bertahap dengan menarik militer dari jabatan-jabatan sipil dan membatasi peran mereka dalam politik. Fokus TNI dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Undang-undang tentang TNI dan Kepolisian direvisi untuk memperjelas batas-batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Meskipun Dwi Fungsi secara formal telah dihapuskan, pemahaman tentang sejarahnya penting untuk tetap mengawal reformasi TNI dan memastikan bahwa militer tetap profesional dan tunduk pada supremasi sipil dalam negara demokrasi. Sejarah telah memberikan gambaran jelas tentang bagaimana proses Dwi Fungsi ABRI dalam Negara Demokrasi untuk memahami lebih jelas dan sejarah tidak terulang ada baiknya kita sama-sama berefleksi pada Waktu yang lampau.

Sumber bacaan lanjutan.

Nasution, A.H. (1966). The Dwifungsi of the Indonesian Armed Forces. Jakarta: S. Manurung. (Sumber primer tentang konsep Dwi Fungsi)

Crouch, Harold. (1978). The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. (Analisis komprehensif tentang peran militer dalam politik Indonesia)

Schwarz, Adam. (1994). A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability. Boulder: Westview Press. (Konteks politik dan sosial Orde Baru)

Herb Feith & Lance Castles (Eds.). (1970). Indonesian Political Thinking 1945-1965. Ithaca: Cornell University Press. (Pemikiran politik awal kemerdekaan)

McVey, Ruth T. (2000). Making Indonesia. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program. (Sejarah pembentukan negara Indonesia)

Komnas HAM. (Berbagai laporan investigasi pelanggaran HAM masa lalu). (Sumber penting untuk memahami dampak negatif Dwi Fungsi)